Lintastoday – Lingga – Kepulauan Riau – Ketua Koordinator Melayu Raya Kabupaten Lingga, Zuhardi, bersama masyarakat Desa Marok Tua, Kecamatan Singkep Barat, kembali menggelar aksi demonstrasi pada Rabu, 14 Mei 2025. Ini merupakan aksi ketiga yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas bongkar muat (lauding) bauksit yang berlangsung di wilayah perairan mereka.
Aksi berlangsung di laut Desa Tanjung Irat, tepatnya di depan jeti milik PT. TPJ, lokasi aktivitas pemuatan bauksit oleh PT. Hermina Jaya melalui subkontraktornya, PT. Samudra. Menurut Zuhardi, kegiatan tersebut menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang cukup serius.
“Kami menuntut agar aktivitas lauding bauksit ini dihentikan. Kegiatan tersebut sangat berdampak pada lingkungan laut dan kehidupan nelayan di sekitar Desa Marok Tua,” ungkap Zuhardi saat dihubungi media ini melalui pesan WhatsApp.
Zuhardi juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat 39 kepala keluarga (KK) pemilik lahan yang belum menerima pembayaran ganti rugi dari pihak perusahaan. Dari total nilai kompensasi yang dijanjikan, baru sekitar 50 persen yang terealisasi. Hal ini memperburuk ketegangan antara warga dan pihak perusahaan.
Ia menegaskan bahwa dirinya menerima kuasa langsung dari masyarakat Desa Marok Tua untuk mewakili mereka dalam menyuarakan aspirasi tersebut.
“Kami tidak menolak prusahaan yang mau berinvestasi di kabupaten lingga, tapi jangan abaikan hak-hak masyarakat. Lahan belum dibayar, laut rusak, nelayan kehilangan mata pencaharian—ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Zuhardi.
Dari pantauan tangkapan layar di lapangan, dalam kegiatan aksi demo tersebut juga hadir dari beberapa organisasi lain seperti merah putih, dan juga hadir beberapa tokoh masyarakat dan pemuda dari desa yang lain
“seperti desa Tanjung irat, desa Kuala raya, ikut berjuang demi hak – hak saudra mereka yang selama ini di abaikan oleh pihak PT. Hermina jaya, selalu pengelola tambang bauksit.
Warga berharap pemerintah daerah serta instansi terkait segera turun tangan, mengevaluasi izin dan aktivitas tambang yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak perusahaan terkait aksi demonstrasi maupun tuntutan masyarakat. (Red)
Editor: E. Fik