Lampung, (LINTASTODAY) Semenjak 6 bulan terakhir, para penjaja jualan politik, dari masing-masing kader partai berusaha mendapat simpati masyarakat. Bak, perayu ulung yang berusaha menaklukkan idaman hatinya, obral janji manis gombal nyaris tidak bisa dihindarkan. Berusaha menjual program dan Janji dari Bacalon Kada, Tidak usah heran jika ada tebar pesona di mana-mana. Heehe, luar biasa.
Fenomena sosial yang sangat langka dan jarang terjadi, dan hanya terjadi saat pasca hajat demokrasi rakyat yang digelar 5 (lima) tahun sekali.
Dalam kehidupan berbangsa, bangsa ini patut bersyukur, Dalam setiap pelaksanaan pemilu Ibu Pertiwi nyaris tidak pernah terluka oleh tetesan darah sesama anak bangsa yang bertikai, Sengketa, perseteruan dan konflik adalah suatu hal yang wajar dalam setiap kompetisi, Namun hal tersebut belum pernah dan semoga saja tidak akan pernah menyeret bangsa ini dalam sejarah berdarah-darah.
Benar adanya bahwa sejarah mengatakan, di bumi hijau zamrud khatulistiwa ini pernah kelam oleh aksi kolosal saling bunuh antar anak bangsa dan sederet mimpi buruk pelanggaran berat hak asasi manusia. Namun harus dicatat, catatan-catatan hitam itu bukan ekses langsung Pemilu. Ringkasnya, Bangsa Indonesia berpengalaman menahun serta terampil dalam proses penyelanggaran hajat demokrasi.
Persoalan yang tersisa sekarang adalah,
1.Sejauh mana aneka macam partai politik yang bertumpuk-tumpuk itu berhasil menjadi saluran aspirasi politik dan kehendak warga negara secara efisien ?
2. Mampukah pilihan politik masyarakat mengentaskan mereka dari kesempitan hidup menuju kesejahteraan ?
3.Tuluskah para aktivis partai memperjuangkan hak-hak warga negara ?.
Jelas tidak bijaksana, bila kita menjadi pengadil ketulusan para politisi calon-calon penguasa negeri ini. Ikhlas adalah persoalan sirri dan klise. Namun hak semua warga Negara Republik ini menuntut pemenuhan umbar janji-janji dari partai politik.
Hak rakyat untuk dapat hidup sejahtera di atas tanah air mereka yang gemah ripah loh jinawi. Dan yang paling bertanggung jawab atas itu semua adalah penguasa, para penyelenggara negara yang didominasi para kader partai-partai politik.
Banyaknya partai politik dalam pemilu adalah kelanjutan logis dari demokrasi bangsa kita. Negara dan Pemerintah seharusnya melindungi dan tidak boleh menghalangi hasrat poltik warganya untuk turut serta menentukan arah bangsa ini sebagai pemangku kebijakan.
Berhasil atau tidaknya ia memenuhi ambisinya, biarlah berpulang kepada pemenang dan peraih suara hati serta pilihan rakyat banyak. Hanya saja, hasrat dan ambisi penguasa semacam ini akan menjadi duri berpenyakitan jika tidak dibarengi dengan komitmen pengabdian pada bangsa. Padahal, fenomana gila kuasa seperti itu sungguh ‘samar tidak samar’ telah menjadi pemandangan panggung politik bangsa kita.
Dengan dalih demokrasi, partai politik sesungguhnya lebih sering menjadi sekedar tunggangan menggapai kekuasaan. Pada saat kekuasaan dicapai, persoalan pun selesai. Tidak ada upaya penggunaan kekuasaan bagi kesejahteraan rakyat.
Yang ada justru sebaliknya, Euforia haus kekuasaan laksana air bah yang tumpah ruah setelah kran kebebasan dibuka oleh gerakan reformasi. dan sangat disayangkan, gelombang euforia tersebut hampir-hampir tidak terkendali. Dalam keadaan yang demikian, rakyat kecil lagi-lagi menjadi korban. Rakyat kebanyakan hanya sapi perah politik yang diperas di ajang pilkada.
Suara Jujur Lebih Keras Dari Suara Banyak Orang…yaah semoga saja kata kata ini bukan bagian dari politik praktis yang kerap kali digunakan para elit politik dan aktivis partai, seperti biasa nya. Kejujuran merupakan modal awal untuk membangun kehidupan dan berbangsa yang lebih baik. Kejujuran merupakan tolak ukur pembangunan sumberdaya manusia yang ada, dan Kejujuran merupakan doa dan harapan oleh setiap umat manusia yang menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
Harapan ku tidak hanya keras “ secara noise “ tapi lebih lantang saat membela, menyerap dan mewakili dari setiap doa dan harapan setiap warga dan masyarakat sekitar, tidak hanya menguntungkan sekelompok orang saja akan tetapi semua kepentingan warga masyarakat secara universal. (*)
Apriyan Sucipto, SH, MH
(Pemerhati Masalah Sosial)
Penerbit: PT. Media Sejahtera Anakotta