
LintasToday – Lingga. Akhir-akhir ini kegiatan bersosial menggunakan sosial media serta di kehiudupan bermasyarakat sehari-hari di Kab.Lingga sangat sibuk membahas polemik tentang pemberhentian Pegawai Tidak Tetap ( PTT ) dan Tenaga Harian Lepas ( THL ) di kalangan Pemerintahan Kabupaten Lingga. (Kamis, 03/06/2021)
Hal ini menjadi pertanyaan terhadap semua kalangan pihak, termasuk pemuda yg pernah menjadi Ketua SAPMA PP Kab. Lingga, Hendri Pebriyan, S.Kom.
Dia mengatakan; kawan2 PTT dan THL jangan panik akan hal ini, karena kita belum tau pasti apakah yg tidak menerima SK pada hari ini di berhentikan atau belum sempat di bagikan SK nya. ini instansi pemerintahan bro, ada mekanismenya; mereka mengeluarkan SK dan secara otomatis mereka juga akan mengeluarkan surat pemberhentian. surat pemberhentian ini yang belum di dapati.
Lanjut Hendri , Kalau seandainya surat pemberhentian ini mereka sudah dapati, tentu ada sebab akibat mengapa di berhentikan ?? disitu kita pertanyakan.
hal ini yg belum di ketahui. ujar pemuda yg akrab di sapa WakBen ini.
” Tapi kalau seandainya ini memang Pemberhentian PTT dan THL yang dilakukan,” ingat ya seandainya memang pemberhentian tentu jelas ini sangat merugikan bagi roda-roda Pemerintahan Kab.Lingga karena dampak dari ini sangat besar.
Ini bisa saja menjadi bumerang buat pemerintahan Kabupaten lingga
ditambah lagi isu yang beredar di kalangan masyarakat pemberhentian ini ada unsur politik sebab yg di berhentikan tersebut adalah kerabat keluarga yg pada pilkada 2020 yang bukan memilih paslon bupati serta wakil bupati Lingga yg menang pada kontestasi pilkada lalu.
Terkait penyampaian Hendri Pebrian, S.Kom. Awak media LintasToday mencoba komonikasi melalui Via WhatsApp Kadis BKD Ruliadi namun tidak ada jawaban.
Tidak hanya disitu aja dihari yang sama awak media kembali mencoba menghubungi Kasi BKD Ibnu melalui WhatsApp nya guna untuk hak jawabannya terkait informasi yang beredar namun syang nya sampai pukul.20:45 wib juga ngak ada balasannya dari dinas tersebut.tutup

Selanjutnya mantan ketua SAPMA PP Hendri Pebrian, S.Kom Kabupaten lingga ini menambahkan.
“Pemerintah Kabupaten Lingga seharusnya tidak mengambil kebijakan seperti ini kalau misalnya terjadi. Rangkul Lawan2 yang berlawanan pada pilkada lalu kemudian mari bangkit bersama untuk membangun Kabupaten Lingga yg sama2 kita cintai ini jangan menambahkan polemik perkotak-kotakan dalam kalangan Masyarakat.”
Dan misalnya terjadi, jika anggota2 legislatif kita tidak bisa menyuarakan ini; insya Allah saya siap menjadi garda terdepan untuk sama berjuang membela kawan2 yg di berhentikan, untuk menanyakan kepada pemerintah Kab. Lingga terkait tidak keluarnya SK kawan2 semua.
Selanjutnya kita semua menanyakan 5 point pancasila. Dimana letaknya 5 point tersebut untuk daerah kita ini Kab.Lingga.

1. Ketuhanan yg maha esa; hari ini jelas sudah memutuskan nikmat rezeki puluhan PTT dan THL, memanglah rezeki semua sudah di Atur oleh Allah SWT. tapi ini jelas sudah menzalimi orang2 yang lemah terhadap kekuasaan. Bayangkan kalau orang2 yg di berhentikan hari ini bisa berdampak buruk terhadap tanggungan orang2 tua mereka yang sudah tidak mampu bekerja serta mengharapkan pemasukan. jangan sampai hari ini mereka mendoakan keburukan terhadap kita; Nauzubillah…
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab; dimana letak keadilan serta adab di daerah yg notabane bergelar Bumi Bunda Tanah Melayu yg tinggi adat serta adabnya??
3. Persatuan Indonesia; kalau kebijakan seperti ini yang di buat, ini sudah jelas membuat perkotak-kotakan dalam masyrakat Kab.Lingga.
4. Kerayakyatan yg di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan; mana pemimpin yg bijaksana? mana pemimpin yg di pilih hari ini mendapat pemasukan yg besar membela rakayt kecil??? mana?
5. Serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia; apakah kawan2 yang hari ini diberhentikan dari PTT dan THL merasa adil dgn kebijakan ini??
ujar peria yang akrab di sapa wakben di saat kami menjumpai dia hari ini di kedai kopi kepada media. Red
Penulis : Fik
Editor : Encek Taufik



