Komplik Agraria di Batam Jadi Cerminan, Alias Wello Sentil Lingga: Jangan Tunggu Persoalan PT.CSA Meledak

Mantan Bupati Lingga Pertanyakan Keterbukaan Pemda: Sudahkah Hak-Hak Tanah Masyarakat Dijawab Terang dan Terbuka

Lintastoday – Lingga – kepulauan Riau — Konflik agraria yang terjadi di Batam dinilai harus menjadi alarm keras bagi para pengambil kebijakan di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.

Mantan Bupati Lingga, H. Alias Wello, mengingatkan agar persoalan pertanahan yang menyangkut hak masyarakat tidak dibiarkan berlarut-larut hingga berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Sorotan itu secara khusus diarahkan pada persoalan yang disebut berkaitan dengan PT Citra Sugi Aditya (CSA).

“Konflik agraria yang terjadi di Batam harus menjadi pelajaran bagi pengambil kebijakan di Lingga dalam menyikapi masalah ‘penyerobotan’ atas hak-hak tanah masyarakat di Lingga yang dilakukan oleh PT CSA,” ujar Alias Wello.

Pernyataan tersebut sekaligus melontarkan pertanyaan keras kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.

“Bagaimana dengan Lingga? Sudahkah semua persoalan yang dipertanyakan masyarakat dijawab secara terang dan terbuka?” katanya. Selasa 15 September 2026

Menurut Alias Wello, pemerintah tidak boleh menunggu sampai persoalan pertanahan berubah menjadi konflik terbuka. Setiap keberatan masyarakat semestinya dijawab melalui verifikasi dokumen, kepastian status tanah, batas lahan, serta dasar hukum penguasaan dan pemanfaatannya.

JANGAN SAMPAI LINGGA MENGULANG PERSOALAN YANG SAMA
Persoalan agraria, apabila tidak segera mendapat penyelesaian yang transparan, berpotensi menjadi bom waktu.

Karena itu, pemerintah Kabupaten Lingga diminta tidak hanya memberikan penjelasan normatif, tetapi membuka fakta dan dokumen yang menjadi dasar penyelesaian persoalan pertanahan.

Termasuk dalam persoalan yang menyangkut PT CSA, masyarakat perlu mendapatkan kepastian mengenai status dan dasar penguasaan lahan yang dipersoalkan.

Apakah seluruh prosesnya telah sesuai aturan? Apakah hak masyarakat sudah benar-benar terlindungi? Dan siapa yang bertanggung jawab memberikan jawaban secara terbuka kepada publik?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini kembali mengemuka.

Bagi Alias Wello, pengalaman konflik agraria di Batam semestinya menjadi pelajaran sebelum persoalan serupa membesar di daerah lain.

Jangan sampai pemerintah baru bergerak ketika konflik sudah pecah.

Sebab, ketika menyangkut tanah masyarakat, yang dipertaruhkan bukan hanya sebidang lahan, tetapi juga kepastian hukum, rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Dewan redaksi: Taufik