KNPB Konsulat Indonesia Wilayah Gorontalo Gelar Pendidikan Politik Bahas Agenda Menuju Mogok Sipil Nasional

Lintastoday – GORONTALO — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Konsulat Indonesia Wilayah Gorontalo melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik (Dikpol) pada Minggu, 20 September 2026.

Kegiatan tersebut mengangkat tema “Pendidikan Politik (Dikpol) Menuju Mogok Sipil Nasional (MSN)”, dengan subtema “Papua Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan.”

Berdasarkan kronologi kegiatan yang disampaikan panitia, agenda pendidikan politik berlangsung sejak pagi hingga malam hari dan diisi dengan sejumlah materi organisasi, sejarah Papua, dinamika politik, perjuangan perempuan, hingga logika berpikir.

Kegiatan diawali sekitar pukul 10.31 WITA dengan pemutaran lagu berjudul KNPB Tetap Lawan. Selanjutnya, sekitar pukul 11.00 WITA, Ketua KNPB Konsulat Indonesia Wilayah Gorontalo secara resmi membuka kegiatan yang juga diperuntukkan bagi peserta umum.

Setelah pembukaan, peserta diarahkan oleh pemandu untuk menempati bagian masing-masing. Pada pukul 11.02 WITA, kader baru mulai mendapatkan materi pertama.

Tujuh Materi Pendidikan Politik
Materi pertama membahas prinsip-prinsip organisasi dan prinsip-prinsip pengorganisasian yang disampaikan Elia Edowai.

Penyampaian materi berlangsung hingga sekitar pukul 11.54 WITA, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sesi tersebut berlangsung hingga sekitar pukul 12.16 WITA.

Setelah jeda singkat atau refreshing, kegiatan kembali dilanjutkan pada pukul 12.30 WITA dengan materi kedua mengenai prinsip-prinsip organisasi Komite Nasional Papua Barat, yang disampaikan Kom Kiditon.

Materi kedua berlangsung hingga pukul 12.50 WITA dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai sekitar pukul 13.15 WITA.

Selanjutnya, pukul 13.15 WITA, peserta mendapatkan materi ketiga bertajuk “Mogok Sipil Nasional (MSN)”, yang disampaikan oleh Ketua KNPB Konsulat Indonesia Wilayah Gorontalo.

Materi tersebut dibahas hingga pukul 13.40 WITA, kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab sampai sekitar pukul 14.10 WITA.

Setelah itu peserta mendapatkan instruksi untuk memasuki waktu makan dan istirahat.

Kegiatan kembali dilanjutkan sekitar pukul 15.42 WITA dengan materi keempat berjudul “Sejarah Papua”, yang disampaikan oleh Nason.

Pada pukul 16.05 WITA, Kom Alpan memberikan instruksi selama kurang lebih tiga menit. Setelah itu, sesi tanya jawab kembali dilanjutkan hingga pukul 16.14 WITA.

Memasuki pukul 16.20 WITA, peserta mendapatkan materi kelima mengenai “Pengaruh Teknologi di Dalam Dinamika Politik dan Pengaruh Masyarakat tentang Pandangan Politik Papua”, yang disampaikan Eman Gobai.

Penyampaian materi berlangsung hingga sekitar pukul 16.34 WITA, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Sekitar pukul 16.40 WITA, agenda berlanjut dengan materi keenam bertajuk “Perjuangan Perempuan”, yang disampaikan Cendrawasih Riska.

Materi tersebut berlangsung hingga sekitar pukul 16.50 WITA, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

Materi ketujuh sekaligus materi terakhir membahas “Logika Berpikir”, yang disampaikan Kom Ridho.

Setelah pemaparan materi, peserta mengikuti sesi tanya jawab sekaligus pembahasan lanjutan hingga sekitar pukul 18.07 WITA.

Dengan selesainya materi ketujuh tersebut, seluruh rangkaian materi pendidikan politik dinyatakan selesai.

Berlangsung Seharian
Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan pendidikan politik tersebut berlangsung sejak pagi hingga malam hari. Dalam catatan kronologi panitia disebutkan kegiatan berlangsung sekitar pukul 08.00 hingga 21.00, dengan rangkaian pembelajaran, diskusi, tanya jawab, serta jeda makan dan istirahat.

Kegiatan tersebut menjadi ruang internal bagi peserta untuk membahas prinsip organisasi, pengorganisasian, agenda MSN, sejarah Papua, dinamika politik dan teknologi, isu perjuangan perempuan, serta pola berpikir dalam aktivitas organisasi.

Agenda dengan tema menuju MSN juga sejalan dengan sejumlah pemberitaan mengenai kegiatan KNPB di wilayah lain yang pada 2026 mengaitkan pendidikan, konsolidasi organisasi, dan penguatan basis dengan agenda Mogok Sipil Nasional.

Adapun penyebutan “Papua zona darurat militer dan kemanusiaan” dalam kegiatan tersebut merupakan framing atau posisi yang disampaikan dalam tema kegiatan KNPB. Sejumlah pernyataan KNPB di berbagai wilayah pada 2026 juga menggunakan istilah serupa ketika membahas situasi konflik dan kemanusiaan di Papua.

Kegiatan ditutup dengan semangat perjuangan yang disampaikan peserta dan panitia dengan seruan:

Dewan redaksi: Taufik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *