Lintastoday – NATUNA, KEPULAUAN RIAU – Penguasaan 75 persen hak partisipasi Blok Duyung di wilayah lepas pantai Natuna oleh PT Nations Natuna Barat, anak usaha Arsari Group milik Hashim Djojohadikusumo, menjadi sorotan. Terlebih, seluruh produksi gas dari Lapangan Mako disebut telah memiliki kepastian pembeli, yakni PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), melalui perjanjian penjualan gas hingga Januari 2037.
Perubahan struktur kepemilikan dan pengaturan penjualan gas ini memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai nilai investasi, skema pengambilalihan hak partisipasi, keterlibatan pembiayaan perbankan nasional, hingga manfaat ekonomi yang akan diterima Indonesia dari pengembangan sumber daya gas di wilayah Natuna.
Berdasarkan informasi dalam laporan Conrad, PT Nations Natuna Barat kini menguasai 75 persen hak partisipasi Blok Duyung. Sebelumnya, blok tersebut dimiliki Conrad Asia Energy dengan kepemilikan 91,5 persen dan Empyrean Energy sebesar 8,5 persen.
Pengalihan hak tersebut disebut telah disepakati melalui transaksi yang ditandatangani pada 16 Juli 2025. Selanjutnya, akuisisi memperoleh persetujuan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 27 Agustus 2026 dan dinyatakan rampung pada 9 September 2026.
Hal yang menarik perhatian adalah kepastian pasar gas Lapangan Mako. Seluruh produksi gas disebut telah dialokasikan untuk dibeli PLN EPI hingga Januari 2037.
Perjanjian tersebut sekaligus mencabut arahan penjualan sebelumnya kepada PGN dan Sembcorp Gas.
Direktur Utama PLN EPI, Rakhmad Dewanto, menyebut pasokan gas dari Natuna sangat penting untuk menopang kebutuhan pembangkit listrik di Batam, terutama di tengah penurunan pasokan gas dari wilayah onshore Sumatra.
Kepastian pembeli jangka panjang ini menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan proyek. Namun, publik juga patut mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga, kewajiban pasokan, serta manfaat ekonomi dari kontrak tersebut.
Berdasarkan laporan Conrad, pengalihan 75 persen hak partisipasi tersebut ditebus secara bertahap dengan nilai sekitar US$16 juta. Selain itu, terdapat kewajiban menanggung biaya pengembangan tahap pertama yang nilai investasinya mencapai US$320 juta.
Dalam laporan tersebut, pendanaan proyek juga dikaitkan dengan dukungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).
Besarnya nilai investasi dan keterlibatan lembaga perbankan nasional tentu menjadi perhatian. Transparansi mengenai skema pembiayaan, risiko investasi, jaminan, serta penggunaan dana menjadi hal penting untuk memastikan proyek berjalan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Dalam struktur kepemilikan terbaru, anak usaha Conrad, yakni West Natuna Exploration Limited (WNEL), masih memegang 25 persen hak partisipasi.
WNEL juga tetap bertindak sebagai operator sekaligus penjual langsung gas kepada PLN EPI, bukan perusahaan milik Hashim secara langsung.
Adapun kontrak penjualan gas yang dikaitkan dengan harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencakup pasokan hingga 111 miliar British thermal unit (BTU) per hari.
Sumber daya gas kontingen disebut mencapai 376 miliar kaki kubik, dengan target mulai mengalir pada kuartal IV 2027 melalui jaringan pipa menuju Pulau Pemping dan Batam.
Pembangunan jaringan pipa tersebut turut dibangun dan dibiayai oleh PLN EPI.
CEO Arsari Group, Hashim Djojohadikusumo, menyebut keterlibatan perusahaannya dalam pengembangan Lapangan Mako merupakan komitmen jangka panjang untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Chairman Conrad, Peter Botten, sebagaimana disampaikan dalam informasi yang menjadi bahan pemberitaan ini.
Namun, di tengah besarnya nilai transaksi dan strategisnya cadangan gas Natuna, sejumlah aspek tetap perlu mendapat perhatian publik.
Mulai dari transparansi pengalihan hak partisipasi, kepastian investasi, skema pembiayaan BNI, penetapan harga jual gas, hingga pembagian manfaat ekonomi bagi negara dan daerah.
Pasalnya, sumber daya alam yang berada di wilayah Indonesia bukan sekadar komoditas bisnis, melainkan aset strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan nasional.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM, PLN EPI, serta pihak perusahaan terkait diharapkan dapat memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah aspek penting dalam pengembangan Blok Duyung.
Apakah proses pengalihan 75 persen hak partisipasi telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan? Bagaimana mekanisme penetapan harga gas dalam kontrak jangka panjang hingga 2037? Sejauh mana keterlibatan pembiayaan BNI dan bagaimana mitigasi risiko investasinya?
Pertanyaan tersebut bukan untuk menghakimi pihak mana pun, melainkan sebagai bagian dari kontrol publik terhadap pengelolaan sumber daya energi nasional.
JANGAN SAMPAI KEKAYAAN GAS NATUNA HANYA MENJADI ANGKA BESAR DALAM TRANSAKSI BISNIS, SEMENTARA MANFAATNYA BAGI NEGARA DAN MASYARAKAT TIDAK TERJELASKAN SECARA TERBUKA.
Redaksi membuka ruang hak jawab, klarifikasi, dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Dewan redaksi: Taufik







