Lintastoday – LINGGA, KEPULAUAN RIAU** – Dugaan transaksi penjualan lahan dalam skala besar di Desa Marok Tua, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, semakin menjadi perhatian publik. Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media Lintastoday dari sejumlah warga melalui komunikasi WhatsApp, luas lahan yang diduga diperjualbelikan disebut-sebut mencapai lebih dari 1.000 hektare.
Informasi tersebut juga mengarah pada dugaan aktivitas transaksi lahan yang berlangsung hingga tiga kali dan dikaitkan dengan Kepala Desa Marok Tua, Nurden, serta sejumlah pihak yang disebut memiliki peran masing-masing dalam kegiatan tersebut.
Namun, hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh dokumen maupun keterangan resmi yang dapat memastikan luas keseluruhan lahan, status kepemilikan, legalitas transaksi, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
NAMA OKNUM ASN KEPALA DINAS IKUT MENCuat
Seorang mantan kepala desa yang mengaku mengetahui informasi mengenai aktivitas transaksi lahan tersebut menyampaikan adanya dugaan keterlibatan seorang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.
ASN yang dimaksud disebut-sebut saat ini menduduki jabatan kepala dinas pada salah satu instansi pemerintahan.
Tidak hanya itu, nama Andi Kamal, yang disebut sebagai mantan sekretaris desa, turut muncul dalam informasi yang diterima redaksi. Sementara nama Wendy disebut-sebut berkaitan dengan aktivitas pengukuran bidang-bidang lahan yang menjadi objek transaksi.
Meski demikian, identitas dan peran masing-masing pihak masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi langsung. Redaksi tidak menyimpulkan adanya keterlibatan maupun pelanggaran hukum oleh pihak-pihak tersebut.
DOKUMEN SPORADIK DIDUGA DIBUAT DI KEDAI KOPI W WILAYAH TELEK
Hal lain yang tak kalah menarik perhatian adalah informasi mengenai penerbitan dokumen alas hak atau surat keterangan penguasaan tanah yang oleh sumber disebut sebagai dokumen sporadik.
Menurut keterangan sumber, sebagian dokumen tersebut diduga dibuat di sebuah kedai kopi berinisial W di wilayah Telek, bukan melalui proses pelayanan administrasi di kantor desa sebagaimana mestinya.
Jika informasi tersebut benar, tentu perlu ditelusuri bagaimana proses penerbitan dokumen, siapa pihak yang membuat dan menandatangani, serta apakah seluruh prosedur administrasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebab, dokumen pertanahan merupakan bagian penting dalam memastikan kepastian hukum atas penguasaan dan kepemilikan tanah masyarakat.
TRANSAKSI DISEBUT HINGGA TANJUNGPINANG, PEMBAYARAN MENGGUNAKAN CEK?
Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa transaksi pembayaran lahan diduga tidak hanya berlangsung di wilayah Dabo Singkep, tetapi juga disebut menjangkau Tanjungpinang.
Dalam keterangannya, sumber menyebut adanya pembayaran menggunakan cek yang diduga berkaitan dengan pembagian dana kepada pihak-pihak tertentu.
Bahkan, muncul dugaan bahwa sebagian dana tersebut merupakan bagian yang diperuntukkan bagi seorang ASN melalui beberapa orang terdekatnya, termasuk seseorang yang disebut sebagai ketua organisasi.
Pernyataan tersebut masih merupakan keterangan sepihak dan belum didukung dokumen transaksi, bukti pencairan cek, maupun konfirmasi dari pihak-pihak yang disebutkan.
Sumber menyarankan agar persoalan ini dilaporkan kepada aparat penegak hukum Polda Kepulauan Riau agar dugaan keterlibatan oknum ASN dan pihak lainnya dapat ditelusuri secara menyeluruh.
Besarnya dugaan luasan lahan yang disebut mencapai lebih dari 1.000 hektare tentu bukan persoalan kecil. Jika benar terdapat transaksi berulang, penerbitan dokumen yang tidak sesuai prosedur, maupun aliran pembayaran kepada pihak-pihak tertentu, maka persoalan ini harus dibuka secara terang benderang.
Aparat penegak hukum dan instansi pertanahan perlu menelusuri:
1. Kebenaran luas lahan yang diduga telah diperjualbelikan.
2. Legalitas dokumen alas hak atau surat sporadik yang diterbitkan.
3. Kewenangan pihak yang menerbitkan dan menandatangani dokumen.
4. Dugaan tumpang tindih dengan surat penguasaan tanah maupun sertifikat milik masyarakat.
5. Alur pembayaran transaksi, termasuk informasi mengenai penggunaan cek.
6. Ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan maupun keterlibatan penyelenggara pemerintahan.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, aparat penegak hukum diharapkan menindaklanjuti berdasarkan bukti dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
### PUBLIK MENUNGGU: SIAPA SEBENARNYA BERMAIN DI BALIK TRANSAKSI LAHAN INI?
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi Lintastoday belum memperoleh tanggapan resmi dari Kepala Desa Marok Tua, Nurden, maupun pihak PT SPP terkait informasi dugaan transaksi lahan tersebut.
Klarifikasi dari Andi Kamal, Wendy, ASN yang namanya disebut oleh sumber, serta pihak-pihak lain yang dikaitkan dengan transaksi tersebut juga masih diperlukan.
Pertanyaan besar yang kini menunggu jawaban adalah: Benarkah lebih dari 1.000 hektare lahan telah diperjualbelikan? Bagaimana proses penerbitan dokumennya? Siapa yang mengatur transaksi dan bagaimana aliran pembayarannya?
**Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi isu yang beredar di tengah masyarakat tanpa ada pemeriksaan yang transparan dan menyeluruh.**
Redaksi Lintastoday menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bagian dari kontrol sosial dan upaya menggali informasi demi kepentingan publik, bukan untuk menghakimi pihak tertentu.
Dewan redaksi: Taufik
Penerbit: PT. Media Sejahtera Anakotta