Investasi Smelter Rp.24 Triliun Jadi Sorotan! KPK Perlu Telusuri Sumber Dana Perjalanan Bupati Lingga ke Tiongkok

Lintastoday – LINGGA, KEPULAUAN RIAU – Rencana investasi pembangunan pabrik smelter alumina senilai Rp24 triliun oleh PT Tianshan Alumina Indonesia (PT TAI) di Kabupaten Lingga kini kembali menjadi sorotan publik. Bukan hanya terkait kepastian realisasi investasi, tetapi juga menyangkut transparansi pembiayaan perjalanan Bupati Lingga Muhammad Nizar bersama istri dan sejumlah pejabat daerah ke Tiongkok pada awal 2024.

Hingga November 2026, pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya membiayai perjalanan tersebut masih membutuhkan penjelasan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Lingga.

Persoalan ini menjadi penting karena sebelumnya Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, Armia, pernah menyampaikan kepada sejumlah media bahwa perjalanan tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Sudah sesuai aturan, izin sudah keluar, tak pakai APBD,” ujar Armia, Selasa (15/4/2025). Saat di konfirmasi awak media

Namun, muncul informasi dari salah satu sumber yang menyebutkan bahwa biaya perjalanan Bupati bersama istri dan sejumlah pejabat tersebut diduga ditanggung oleh PT Tianshan Alumina Indonesia.

Jika informasi tersebut benar, publik tentu berhak mengetahui bagaimana mekanisme pembiayaan perjalanan itu dilakukan, siapa saja yang menerima fasilitas, serta apakah seluruh prosesnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

INVESTASI BESAR, FASILITAS PERJALANAN JANGAN SAMPAI MENJADI PERSOALAN

Perjalanan pejabat daerah ke luar negeri dalam rangka promosi investasi pada prinsipnya harus memenuhi ketentuan administrasi, transparansi, dan pencegahan konflik kepentingan.

Apalagi, apabila biaya perjalanan berasal dari pihak swasta yang memiliki kepentingan investasi di daerah tersebut.

Pertanyaan mendasarnya adalah apakah fasilitas perjalanan tersebut telah dilaporkan dan diperiksa sesuai ketentuan mengenai gratifikasi dan penerimaan fasilitas oleh penyelenggara negara?

Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi adanya hubungan kepentingan antara pemberi fasilitas dengan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses investasi.

PROYEK SMELTER Rp24 TRILIUN SEMPAT TERANCAM HENGKANG

Di sisi lain, perjalanan Bupati ke Tiongkok tersebut berkaitan dengan rencana investasi industri pengolahan bauksit menjadi alumina oleh PT TAI.

Proyek bernilai sekitar Rp24 triliun itu sempat menghadapi berbagai kendala dan bahkan dikabarkan berpotensi batal direalisasikan di Kabupaten Lingga.

Dalam perkembangan sebelumnya, Bupati Muhammad Nizar menyampaikan bahwa PT TAI telah memperoleh persetujuan untuk memulai tahapan pembersihan lahan atau *land clearing* hingga persiapan peletakan batu pertama (*groundbreaking*).

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Bupati bertemu dengan sejumlah warga yang tergabung dalam Gerakan Solidaritas Aksi Masyarakat Kabupaten Lingga (GSAML) di Gedung Daerah Daik Lingga.

Nizar menyebutkan bahwa proses realisasi investasi tersebut telah melalui perjalanan panjang hampir lima tahun. Pemerintah daerah, katanya, terus melakukan komunikasi dan pendekatan kepada pemerintah pusat agar investasi tersebut tetap berada di Kabupaten Lingga.

Namun, perkembangan proyek investasi tersebut tidak serta-merta menghapus pertanyaan publik mengenai transparansi perjalanan pejabat daerah ke negara asal investor.

KPK DIMINTA TELUSURI ALIRAN DANA DAN POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN

Atas persoalan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat melakukan penelaahan apabila ditemukan indikasi awal yang cukup, khususnya terkait sumber pembiayaan perjalanan, bentuk fasilitas yang diterima, serta kemungkinan adanya kewajiban pelaporan penerimaan gratifikasi.

Penelusuran diperlukan untuk memastikan apakah pembiayaan tersebut merupakan fasilitas resmi dalam kegiatan promosi investasi, bentuk kerja sama yang dibenarkan, atau justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

Publik juga perlu mengetahui apakah seluruh pejabat yang ikut dalam rombongan telah memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangan sampai agenda membawa investasi bernilai triliunan rupiah justru menyisakan persoalan transparansi yang tidak pernah dijelaskan secara tuntas.

Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, Pemerintah Kabupaten Lingga, Sekda Armia, Bupati Muhammad Nizar, serta manajemen PT Tianshan Alumina Indonesia perlu memberikan penjelasan resmi mengenai:

1. Siapa pihak yang membiayai perjalanan Bupati, istri, dan rombongan pejabat ke Tiongkok pada awal 2024?
2. Berapa total biaya perjalanan dan fasilitas yang diterima rombongan?
3. Apakah pembiayaan tersebut berasal dari PT TAI atau pihak lainnya?
4. Apakah terdapat dokumen resmi, persetujuan, serta pelaporan penerimaan fasilitas kepada lembaga berwenang?
5. Bagaimana perkembangan aktual investasi smelter alumina Rp24 triliun tersebut?

Masyarakat Lingga tidak menolak investasi. Kehadiran industri besar tentu diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Namun, investasi sebesar apa pun tidak boleh mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini demi memenuhi prinsip keberimbangan, asas praduga tak bersalah, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan redaksi: Taufik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *