Tidak Terdaftar Dalam BPJS Ketenagakerjaan Nelayan di Lingga Meninggal

Lintastoday – Kepualuan Riau – Lingga- Baru-baru ini Pemerintah daerah kabupaten lingga melalui dinas perikanan dan kelautan serta BPJS ketenagakerjaan Provinsi melakukan sosialisasi disalah satu desa di kecamatan Bakung serumpun, kabupaten lingga Provinsi Kepri.

Sosialisasi tersebut dihadiri oleh para kepala desa se-kecamatan Bakung serumpun dan Kepala BPJS Tanjung Pinang Bambang Mirwanto.

Asisten II Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Lingga Zainal Abidin menyebutkan, bahwa Kabupaten Lingga telah mencatat 10.200 lebih pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Dikatakannya lagi,Pemerintah Lingga berkomitmen untuk memastikan semua nelayan di wilayah kabupaten lingga mendapatkan perlindungan jaminan sosial tersebut.

Yang jadi pertanyaan nya jika 10.200 lebih pekerja di kabupaten lingga sudah terdaftar sebagai BPJS ketenagakerjaan,kenapa ada salah satu warga Desa Pulau Mas Heri Yanto (29)meninggal karna sakit,dan meninggalkan seorang istri beberapa waktu lalu berstatus nelayan/perikanan, tidak terdaftar dalam peserta BPJS ketenagakerjaan.

Saat di konfirmasi Kadis Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lingga melalui WhatsApp (wa)Sutarman mengatakan, bahwa nama di atas tidak tidak terdaftar dalam program BPJS ketenagakerjaan dan dia terferefikasi pindah.

“Anehnya status nelayan tapi tidak terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan,oleh dinas terkait. Ada apa ?.” Tanya ketua federasi SPSI NIBA lingga Christophorus Mercurius biasa disapa Bung Amir dengan nada lantang, Kamis (3/10/2024).

Lanjut Chris mengatakan,kalau tidak terferefikasi dan tidak terdaftar kenapa.?. Sementara dari KTP almarhum Heri Yanto (29)merupakan warga kabupaten lingga kelahiran Desa Pulau Mas Kecamatan Posek.

Kami dari federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (f-spsi)NIBA mempertanyakan hal tersebut, kenapa warga nelayan itu tidak terferefikasi dan terdaftar,dia juga berhak menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan.

“Sebagai warganegara almarhum juga berhak mendapatkan jaminan sosial BPJS ketenagakerjaan tersebut, baik dari perintah setempat maupun pemerintah provinsi,”ungkap Cris.


Editor: E. Taufik