Lintastoday – LINGGA, KEPULAUAN RIAU — Penggarapan lahan perkebunan kelapa sawit di sejumlah titik di Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, kembali menjadi sorotan. Aktivitas pembukaan dan penggarapan lahan tersebut dinilai membutuhkan pengawasan lebih serius dari instansi terkait, khususnya aparat yang memiliki kewenangan di bidang kehutanan.
Sorotan muncul karena apabila kegiatan berlangsung di dalam atau bersinggungan dengan kawasan hutan, maka aspek legalitas lahan, perizinan, status kawasan, hingga dampak terhadap lingkungan perlu dipastikan terlebih dahulu.
Polisi Kehutanan (Polhut) pada dasarnya memiliki peran penting dalam menjaga keamanan kawasan hutan dan kelestarian sumber daya alam. Dalam menjalankan tugasnya, Polhut tidak hanya berada pada ranah penindakan, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan dan pembinaan masyarakat.
Secara umum, tugas tersebut mencakup tiga pendekatan, yakni preemtif, preventif, dan represif.
Pendekatan preemtif dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kawasan hutan.
Sementara pendekatan preventif dilakukan melalui patroli, penjagaan kawasan dan batas hutan, serta deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan hutan.
Sedangkan pendekatan represif dilakukan apabila ditemukan dugaan pelanggaran, termasuk tindakan terhadap kegiatan perambahan kawasan hutan, pembalakan liar, kebakaran hutan maupun bentuk pelanggaran kehutanan lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Namun, persoalan di lapangan kini menimbulkan pertanyaan: sejauh mana pengawasan dan tindakan hukum telah dilakukan terhadap aktivitas penggarapan lahan sawit di sejumlah titik di Kabupaten Lingga?
Jangan sampai aktivitas penggarapan terus berjalan sementara proses pengawasan dan penindakan justru terkesan berjalan lambat.
Masyarakat tentu berhak mendapatkan kepastian mengenai status lahan yang digarap, apakah berada di kawasan hutan atau bukan, siapa yang menguasai lahan tersebut, serta apakah seluruh perizinan dan dokumen yang dipersyaratkan telah terpenuhi.
Karena itu, instansi berwenang diharapkan tidak hanya menunggu laporan masyarakat. Pengawasan lapangan dan verifikasi terhadap titik-titik yang diduga menjadi lokasi penggarapan perlu dilakukan secara transparan dan berdasarkan data.
Jika ditemukan pelanggaran, proses penegakan hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila kegiatan tersebut memiliki dasar legalitas yang lengkap, pemerintah dan aparat terkait juga perlu memberikan penjelasan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Melawan lupa, persoalan lingkungan dan kawasan hutan bukan hanya menyangkut kepentingan hari ini, tetapi juga menyangkut keberlanjutan sumber daya alam Kabupaten Lingga bagi generasi mendatang.
Publik kini menunggu langkah konkret instansi terkait untuk memastikan apakah penggarapan lahan perkebunan kelapa sawit di sejumlah titik tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum, atau justru terdapat persoalan perizinan dan status kawasan yang perlu ditindaklanjuti.
Laporan: Taufik
Penerbit: PT. Media Sejahtera Anakotta