Lintastoday – Jakarta – Pernyataan yang dikaitkan dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengenai tidak adanya keterlibatan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menjadi perhatian publik.
Dalam informasi yang beredar, Kapolri disebut menegaskan bahwa tidak ditemukan bukti maupun indikasi keterlibatan Jokowi dalam dugaan perkara penyadapan tersebut.
Pernyataan itu sekaligus memunculkan kembali pertanyaan publik mengenai perkembangan penanganan perkara yang disebut-sebut berkaitan dengan penyadapan sejumlah nomor telepon milik pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.
Berdasarkan informasi dalam narasi yang beredar, perkara tersebut dikaitkan dengan dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum (*illegal tapping*) pada periode 2025–2026, termasuk dugaan penghapusan jejak elektronik.
Nama Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso turut disebut dalam informasi tersebut. Namun, seluruh dugaan dan status hukum pihak-pihak yang disebut harus merujuk pada keterangan resmi aparat penegak hukum serta dokumen perkara yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di tengah berkembangnya berbagai spekulasi, masyarakat tentu membutuhkan penjelasan yang terbuka dan berdasarkan fakta hukum, bukan sekadar pernyataan yang berkembang di ruang publik.
Apabila benar terdapat dugaan penyadapan terhadap komunikasi pribadi pejabat negara maupun masyarakat tanpa dasar kewenangan yang sah, persoalan tersebut perlu diusut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penegakan hukum juga harus memastikan bahwa setiap orang yang disebut dalam perkara memperoleh hak hukum yang sama, termasuk asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Pernyataan yang dikaitkan dengan Kapolri mengenai tidak adanya keterlibatan Jokowi perlu disertai penjelasan yang jelas mengenai dasar pemeriksaan dan perkembangan penyidikan perkara tersebut.
Publik berhak mengetahui sejauh mana proses hukum berjalan, apa saja bukti yang telah diperiksa, serta bagaimana pertanggungjawaban hukum apabila dugaan pelanggaran benar-benar terbukti.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tidak cukup dibangun melalui pernyataan, tetapi juga melalui transparansi, profesionalitas, dan keberanian mengungkap fakta.
Dewan redaksi: Taufik
Penerbit: PT. Media Sejahtera Anakotta