Jokowi Tunjukan Ijazah Asli di Persidangan PN Jakarta Timur, Tegaskan Tuduhan Ijazah Palsu Sudah Kebablasan

Lintastoday – JAKARTA – Polemik tuduhan ijazah palsu yang menyeret Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), kembali menjadi perhatian publik. Dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11/2026), Jokowi memperlihatkan ijazah asli miliknya di hadapan persidangan.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga memaparkan riwayat pendidikan yang ditempuhnya, mulai dari bangku Sekolah Dasar (SD) hingga menyelesaikan pendidikan sarjana (S-1) di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

Jokowi menilai tuduhan mengenai ijazah palsu yang selama ini berkembang sudah berlebihan dan kebablasan.

Penunjukan ijazah tersebut menjadi salah satu momen penting dalam persidangan yang menyita perhatian masyarakat. Sebab, persoalan keaslian dokumen pendidikan seorang mantan kepala negara bukan hanya menjadi perdebatan di ruang publik, tetapi juga telah memasuki proses hukum.

Dalam keterangannya, Jokowi turut menjelaskan kondisi Fakultas Kehutanan UGM pada masa dirinya menempuh pendidikan. Ia menyebutkan bahwa saat itu belum terdapat pembagian jurusan sebagaimana yang dikenal saat ini.

Jokowi mengaku banyak mengambil mata kuliah pilihan yang berkaitan dengan teknologi hasil hutan atau teknologi kayu.

Pernyataan tersebut menjadi bagian dari penjelasan mengenai perjalanan akademiknya selama menempuh pendidikan di UGM.

Ujian Pembuktian di Ruang Persidangan

Polemik ijazah Jokowi selama ini telah memunculkan berbagai pandangan dan perdebatan di tengah masyarakat. Namun, pembuktian mengenai keaslian dokumen serta penilaian terhadap alat bukti harus tetap mengacu pada mekanisme hukum dan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Publik tentu berharap proses hukum berjalan secara transparan, objektif, dan profesional sehingga tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.

Persidangan ini sekaligus menjadi ruang untuk menguji keterangan para pihak serta bukti-bukti yang diajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, masyarakat menunggu bagaimana proses hukum tersebut berjalan hingga memperoleh kejelasan dan kepastian hukum.

Dewan redaksi: Taufik