Lintastoday – LINGGA, KEPULAUAN RIAU – Penanganan pengaduan permasalahan pertanahan yang disampaikan H. Encik Basri terkait bidang tanah miliknya di Desa Berindat, Kecamatan Singkep Pesisir, Kabupaten Lingga, kembali menuai pertanyaan.
Persoalan tersebut mencuat setelah H. Encik Basri mengaku menemukan empat sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Lingga di atas lahan kebun karet miliknya, tanpa sepengetahuan dan persetujuannya selaku pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan.
“Empat sertifikat tanah diterbitkan di atas lahan kebun karet milik saya tanpa sepengetahuan saya selaku pemilik tanah tersebut,” ungkap H. Encik Basri kepada media ini.
Ia juga menyayangkan proses pengukuran lahan yang menurut keterangannya tidak melibatkan para pemilik tanah yang berbatasan langsung atau pihak yang disebut sebagai pemilik titik sempadan.
Menurut Basri, proses pengukuran bidang tanah semestinya dilaksanakan sesuai ketentuan pertanahan yang berlaku, dengan memperhatikan batas-batas bidang tanah serta melibatkan pihak-pihak terkait guna menghindari kesalahan pengukuran maupun sengketa di kemudian hari.
“Seharusnya pihak yang berbatasan atau pemilik titik sempadan dilibatkan dalam proses pengukuran. Pemerintah desa juga perlu mengetahui dan dilibatkan sesuai prosedur. Apalagi tanah tersebut sebelumnya sudah memiliki surat tanah atas nama saya pribadi,” tegasnya.
DUGAAN PELANGGARAN PROSEDUR PERTANAHAN PERLU DITELUSURI
Dalam persoalan ini, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang perlu menjadi perhatian BPN Lingga.
Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)**, yang menjadi landasan hukum penguasaan dan kepastian hak atas tanah di Indonesia.
Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2021**. Khususnya Pasal 17 dan Pasal 18 PP Nomor 24 Tahun 1997 yang mengatur pemasangan tanda batas, penetapan batas bidang tanah, serta pelibatan pemilik tanah yang berbatasan dalam proses penetapan batas.
Ketiga, Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan**, yang menjadi pedoman dalam penanganan pengaduan dan penyelesaian permasalahan pertanahan.
Dengan adanya ketentuan tersebut, proses pengukuran dan penerbitan sertifikat yang dipersoalkan perlu diperiksa secara objektif untuk memastikan apakah seluruh prosedur administrasi dan pengukuran telah dilaksanakan sesuai aturan.
SUDAH DILAPORKAN KE OMBUDSMAN KEPRI
Tidak hanya menyampaikan keberatan kepada BPN Lingga, H. Encik Basri mengungkapkan bahwa persoalan penerbitan empat sertifikat tersebut juga telah dilaporkan kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kepulauan Riau.
Ia berharap pihak BPN Lingga dapat melakukan peninjauan kembali terhadap proses penerbitan empat sertifikat yang dipersoalkan tersebut.
“Saya berharap empat sertifikat yang diterbitkan di atas lahan kebun karet milik saya dapat ditinjau kembali sesuai ketentuan hukum. Saya juga meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses pengukuran dan penerbitannya diperiksa apabila ditemukan adanya pelanggaran,” ujarnya.
Terlebih, H. Encik Basri disebut telah menyampaikan surat balasan tertanggal 16 Oktober 2026. Karena itu, perlu dipastikan apakah surat tersebut telah diterima, diperiksa, dan dipertimbangkan oleh BPN sebelum keputusan penutupan pengaduan diterbitkan pada 9 November 2026.
BPN LINGGA DIMINTA BUKA PENJELASAN
Atas persoalan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga perlu memberikan penjelasan secara terbuka terkait sejumlah hal, mulai dari prosedur pengukuran, sumber data fisik dan yuridis, pelibatan pemilik tanah berbatasan, hingga dasar penerbitan empat sertifikat yang dipersoalkan.
BPN Lingga juga diharapkan menjelaskan mekanisme yang dapat ditempuh H. Encik Basri untuk meminta peninjauan kembali atas penanganan pengaduan tersebut, termasuk kemungkinan pemeriksaan lapangan sesuai prosedur yang berlaku.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut klaim kepemilikan seseorang, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, transparansi pelayanan pertanahan, serta perlindungan hak masyarakat atas tanah.
Redaksi Lintastoday membuka ruang hak jawab, hak koreksi, dan klarifikasi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga maupun pihak-pihak terkait guna menjamin pemberitaan yang berimbang.
Dewan Redaksi: Taufik
Penerbit: PT. Media Sejahtera Anakotta