Lintastoday – LINGGA, KEPULAUAN RIAU – Penyerahan sejumlah dokumen yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga kepada tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (10/11/2026) disebut-sebut sempat diwarnai ketegangan.
Dua pejabat di lingkungan Pemkab Lingga diduga menunjukkan sikap keberatan ketika Aliansi Pemuda Lingga hendak menyampaikan aspirasi sekaligus menyerahkan dokumen kepada tim KPK yang melakukan kunjungan di Kabupaten Lingga.
Kedua pejabat yang disebut dalam informasi tersebut adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lingga, Safaruddin, dan Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Widi Satoto.
Bahkan, berdasarkan keterangan seorang sumber masyarakat Lingga yang meminta identitasnya dirahasiakan, kedua pejabat tersebut diduga sempat mendorong Ketua Aliansi Pemuda Lingga, Yusri Mandala, saat berlangsungnya kunjungan tim di lingkungan Kantor Bapenda Lingga.
PENYERAHAN DOKUMEN SEMPAT MEMANAS
Sumber tersebut menyampaikan kepada RadarKepri.com melalui sambungan telepon, Selasa (10/11/2026), bahwa peristiwa bermula ketika Aliansi Pemuda Lingga hendak menyampaikan aspirasi dan menyerahkan sejumlah dokumen terkait dugaan penyimpangan di lingkungan Pemkab Lingga kepada tim KPK.
Namun, upaya tersebut disebut sempat diwarnai ketegangan setelah kedua pejabat diduga menunjukkan sikap keberatan hingga terjadi insiden yang melibatkan Ketua Aliansi Pemuda Lingga.
“Saya pun heran, mengapa kedua pejabat, Safaruddin dan Widi Satoto, mendorong ketua aliansi. Jika tidak ada yang salah, mengapa harus takut? Apalagi, para pemuda hanya ingin menyampaikan aspirasi dan menyerahkan dokumen, bukan membuat keributan,” ungkap sumber tersebut.
Lebih lanjut, menurut sumber yang sama, setelah situasi sempat memanas, Ketua Aliansi Pemuda Lingga, Yusri Mandala, akhirnya berhasil menyerahkan dokumen tersebut kepada Ketua Tim Monitoring KPK RI, Uding Juharudin.
ADA APA DENGAN SIKAP KEDUA PEJABAT?
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Mengapa penyampaian aspirasi dan penyerahan dokumen yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan justru disebut-sebut diwarnai ketegangan?
Padahal, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi, sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
Selain itu, UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga memberikan jaminan hukum terhadap penyampaian aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab.
Apabila benar terjadi tindakan mendorong atau menghalangi pihak yang hendak menyampaikan aspirasi, tentu peristiwa tersebut patut diklarifikasi secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
PUBLIK MENUNGGU KLARIFIKASI
Media ini memandang penting adanya penjelasan dari kedua pejabat yang disebut dalam pemberitaan tersebut, yakni Safaruddin dan Widi Satoto.
Apakah benar terjadi tindakan mendorong Ketua Aliansi Pemuda Lingga sebagaimana disampaikan sumber? Apa alasan keberatan yang muncul saat penyerahan dokumen berlangsung? Dan apakah terdapat persoalan tertentu yang menyebabkan situasi menjadi tegang?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang dan tidak hanya mendengar keterangan dari satu pihak.
Media ini juga mendorong pihak KPK untuk memberikan penjelasan mengenai penerimaan dokumen tersebut serta memastikan apakah dokumen yang diserahkan akan ditelaah sesuai mekanisme dan kewenangan lembaga.
Jangan sampai penyampaian aspirasi masyarakat justru dipersepsikan sebagai sesuatu yang harus dihalangi. Jika tidak ada persoalan, keterbukaan dan klarifikasi seharusnya menjadi jalan terbaik.**
Redaksi Lintastoday membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Safaruddin, Widi Satoto, Pemkab Lingga, Aliansi Pemuda Lingga, maupun pihak terkait lainnya sebagaimana diamanatkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dewan redaksi: Taufik
Penerbit: PT. Media Sejahtera Anakotta