Lintastoday – NASIONAL – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini mendapat sorotan. Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, mengungkapkan bahwa pelaksanaan MBG saat ini dinilai telah melenceng dari rancangan awal yang pernah dibahas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pernyataan tersebut disampaikan Sandiaga dalam podcast Marshall Plan yang tayang pada Oktober 2026. Ia menjelaskan bahwa konsep awal MBG tidak sekadar ditujukan untuk memberikan makanan bergizi gratis kepada para siswa, tetapi juga dirancang sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di sekitar sekolah.
Menurut Sandiaga, rancangan awal program tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dapur sekolah hingga kantin-kantin sekolah.
Melalui konsep tersebut, perputaran anggaran program diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat kecil, bukan hanya terkonsentrasi pada pihak-pihak tertentu yang menjadi penyedia makanan.
RANTAI PASOK LOKAL SEHARUSNYA DIBERDAYAKAN
Sandiaga juga menyoroti pentingnya keterlibatan petani, pedagang pasar dan pemasok lokal dalam rantai pasok kebutuhan pangan MBG.
Dalam rancangan awal, bahan makanan seperti beras dan kebutuhan dapur lainnya diharapkan dibeli langsung dari petani, pedagang pasar serta pemasok lokal di sekitar sekolah.
Bahkan, pengadaan wadah makanan juga direncanakan dapat melibatkan para pengrajin daerah, dengan tetap memperhatikan standar keamanan pangan.
Dengan demikian, program MBG bukan hanya menjadi kebijakan pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik, tetapi sekaligus membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat di tingkat bawah.
SISTEM SPPG JADI SOROTAN, UMKM DINILAI BELUM MAKSIMAL
Lebih lanjut, Sandiaga menilai pelaksanaan MBG saat ini belum sepenuhnya mencerminkan gagasan awal tersebut.
Sistem pengelolaan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai membuat potensi ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati UMKM, kantin sekolah dan pedagang kecil belum terserap secara maksimal.
Padahal, apabila rantai pasok program ini benar-benar melibatkan masyarakat lokal, manfaat anggaran negara semestinya tidak hanya berhenti pada penyediaan makanan, tetapi juga mampu menciptakan efek ekonomi berantai bagi masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah agar pelaksanaan MBG tidak hanya berorientasi pada jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi juga memperhatikan siapa saja yang memperoleh manfaat ekonomi dari program berskala nasional tersebut.
PEMERINTAH DIMINTA EVALUASI TATA KELOLA MBG
Sorotan yang disampaikan Sandiaga Uno menjadi pengingat bahwa keberhasilan program MBG tidak cukup hanya diukur dari jumlah penerima manfaat maupun distribusi makanan setiap harinya.
Aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat, transparansi pengelolaan anggaran, keterlibatan UMKM, petani, pedagang kecil dan pemasok lokal juga perlu menjadi bagian penting dalam evaluasi program.
Publik tentu berharap program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar ini benar-benar memberikan manfaat secara luas, baik bagi peningkatan gizi generasi muda maupun pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil.
Jangan sampai program yang sejak awal diharapkan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan justru hanya menciptakan peluang usaha bagi kelompok penyedia tertentu, sementara UMKM dan masyarakat kecil di sekitar sekolah belum mendapatkan ruang yang semestinya.
Dewan redaksi. Taufik







