Temuan BPK Rp 22,1 Miliar di BPKAD Lingga Disorot! Akankah Jaksa Panggil Pejabat Lain Setelah Sekda Armia

Lintastoday – LINGGA, KEPULAUAN RIAU** – Langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga yang dikabarkan mulai meminta keterangan sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Lingga terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendapat perhatian publik.

Pemanggilan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lingga, H. Armia, menjadi salah satu perkembangan yang kini menjadi sorotan. Pemanggilan tersebut disebut berkaitan dengan sejumlah temuan BPK di lingkungan Pemkab Lingga.

Informasi pemanggilan itu patut menjadi perhatian, mengingat masyarakat selama ini menantikan tindak lanjut aparat penegak hukum terhadap berbagai persoalan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini, pada Kamis (19/11/2026), Kejari Lingga dikabarkan meminta keterangan Sekda Armia. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh kepastian apakah Armia telah memenuhi panggilan tersebut.

Kepala Kejaksaan Negeri Lingga, Rully Afandi, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen Christian Dior Parsaoran Sianturi, S.H., juga telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait kehadiran Sekda dalam pemanggilan tersebut. Namun, belum ada jawaban resmi yang diterima redaksi.

TEMUAN Rp22,1 MILIAR DI BPKAD JADI SOROTAN

Persoalan yang menjadi perhatian berikutnya adalah hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2025 terhadap pengelolaan keuangan Pemkab Lingga.

Berdasarkan dokumen temuan BPK yang diperoleh media ini, terdapat sejumlah persoalan pengelolaan anggaran pada organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Lingga.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah temuan terkait anggaran *earmarked* pada BPKAD Lingga senilai **Rp22.101.354.255,95** yang disebut digunakan untuk membiayai kegiatan di luar peruntukannya.

Selain itu, BPK juga mencatat adanya kelemahan pengelolaan kas yang mengakibatkan timbulnya utang belanja jangka pendek sebesar Rp106.786.521.701,83

Tak hanya itu, terdapat pula temuan kelebihan pembayaran honorarium bagi Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebesar **Rp69.112.500

Besarnya nilai tersebut memunculkan pertanyaan mengenai bagaimana mekanisme pengawasan, pengendalian, dan pertanggungjawaban anggaran dijalankan di lingkungan Pemkab Lingga.

AKANKAH JAKSA MENELUSURI OPD LAIN?

Kini publik menantikan apakah langkah Kejari Lingga meminta keterangan Sekda Armia akan berlanjut pada pemeriksaan pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan temuan BPK tersebut.

Khususnya, apakah temuan pengelolaan anggaran di BPKAD Lingga senilai Rp22,1 miliar, utang belanja jangka pendek Rp106,7 miliar, serta kelebihan pembayaran honorarium Rp69,1 juta akan menjadi bagian dari pendalaman aparat penegak hukum?

Tentu, temuan pemeriksaan BPK bukan secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Namun, apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur pidana, masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Redaksi juga membuka ruang konfirmasi dan hak jawab bagi Sekda Lingga, BPKAD, Pemerintah Kabupaten Lingga, serta pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini.

Publik menunggu transparansi. Apakah pemanggilan Sekda Armia menjadi pintu masuk untuk menelusuri persoalan pengelolaan keuangan daerah lainnya di Kabupaten Lingga?(Red)

Dewan redaksi: Taufik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *