Sekda Lingga Dipanggil Kejari Terkait Temua BPK , Ada Apa Dengan Pengelolaan Keuangan Pemkab

Lintastoday – LINGGA, KEPULAUAN RIAU** – Pemanggilan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lingga, H. Armia, oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lingga terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai menjadi perhatian publik.

Informasi pemanggilan tersebut dipastikan benar setelah dikonfirmasi melalui Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Lingga, Christian Dior Parsaoran Sianturi, S.H., yang mewakili Kajari Lingga, Rully Afandi, S.H., M.H., melalui sambungan telepon, Kamis (19/11/2026).

Christian Dior membenarkan bahwa pemanggilan terhadap Armia berkaitan dengan temuan BPK. Saat ini, tim Kejari Lingga masih melakukan pendalaman terhadap persoalan tersebut.

“Informasi tersebut benar. Pemanggilan terhadap Armia terkait temuan BPK. Saat ini, tim sedang melakukan pendalaman,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah proses pendalaman dilakukan.

TEMUAN BPK JADI PINTU MASUK PENDALAMAN

Pemanggilan Sekda Lingga ini memunculkan pertanyaan mengenai persoalan apa saja yang sedang menjadi perhatian aparat penegak hukum dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Lingga.

Terlebih, sejumlah persoalan keuangan daerah sebelumnya juga menjadi sorotan, mulai dari dugaan persoalan penyaluran bantuan sosial (Bansos) tahun 2023, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga sejumlah dugaan kasus lainnya yang dikabarkan tengah ditangani Polda Kepri.

Meski demikian, keterkaitan masing-masing persoalan tersebut dengan pemanggilan Sekda belum dapat dipastikan dan masih membutuhkan penjelasan resmi dari pihak berwenang.

PROYEK PELABUHAN RO-RO JAGOH JUGA PERNAH DISOROT

Bukan hanya persoalan temuan BPK, sebelumnya Kejari Lingga juga telah memanggil sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Lingga berkaitan dengan dugaan persoalan proyek perluasan Pelabuhan Ro-Ro Jagoh, Dabo Singkep.

Namun, perkembangan penanganan persoalan proyek tersebut hingga kini masih dinantikan publik.

Kondisi ini semakin memperkuat harapan masyarakat agar setiap proses pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan aparat penegak hukum dapat disampaikan secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemanggilan seorang Sekda tentu menjadi perhatian serius mengingat jabatan tersebut memiliki posisi strategis dalam koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi keuangan daerah.

Masyarakat berharap Kejari Lingga tidak hanya melakukan pemanggilan, tetapi juga menelusuri secara menyeluruh substansi temuan BPK, termasuk kemungkinan adanya penyimpangan apabila ditemukan bukti yang cukup.

Jika dalam proses pendalaman ditemukan indikasi tindak pidana atau kerugian keuangan negara, publik berharap penanganannya dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.

Sebab, uang yang dikelola pemerintah merupakan uang rakyat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administrasi.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai substansi temuan BPK yang menjadi dasar pemanggilan maupun hasil pendalaman tim Kejari Lingga.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Sekda Lingga H. Armia maupun pihak-pihak terkait sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dewan redaksi: Taufik

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *