Lintastoday – JAKARTA – Keputusan DPR RI yang tidak memasukkan ketentuan *illicit enrichment* atau peningkatan kekayaan secara tidak wajar dalam Undang-Undang Perampasan Aset menuai sorotan. Kebijakan tersebut dinilai menjadi persoalan serius di tengah harapan masyarakat agar negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat untuk memberantas korupsi dan mengembalikan aset hasil kejahatan.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pemberitaan, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026). Namun, ketentuan mengenai *illicit enrichment* yang sebelumnya menjadi salah satu perhatian publik justru tidak dimasukkan dalam aturan tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan dua pertimbangan di balik keputusan tersebut.
Pertama, ketentuan mengenai peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar dinilai berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). DPR menyebut telah menyerap aspirasi masyarakat serta pandangan para ahli, termasuk pihak-pihak yang menolak ketentuan tersebut.
Kedua, DPR berpandangan bahwa UU Perampasan Aset merupakan aturan hukum formil yang mengatur tata cara dan mekanisme perampasan aset, bukan aturan materiil yang memuat norma penghukuman.
Atas dua pertimbangan tersebut, ketentuan *illicit enrichment* akhirnya tidak dimasukkan dalam UU Perampasan Aset.
PUBLIK BERTANYA, SEJAUH MANA KEBERPIHAKAN NEGARA KEPADA RAKYAT?
Keputusan ini memunculkan pertanyaan besar. Di tengah tuntutan masyarakat agar koruptor tidak hanya dipenjara, tetapi juga kehilangan kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan, mengapa ketentuan peningkatan kekayaan tidak wajar justru dikesampingkan?
Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman badan. Pengembalian aset hasil tindak pidana juga menjadi bagian penting agar kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya.
Masyarakat tentu berharap UU Perampasan Aset benar-benar menjadi senjata efektif bagi negara untuk mengejar, menyita, dan mengembalikan aset hasil kejahatan sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai regulasi yang ditunggu-tunggu masyarakat justru kehilangan kekuatan dalam menjawab persoalan kekayaan tidak wajar yang selama ini menjadi salah satu sorotan dalam pemberantasan korupsi.
JANGAN SAMPAI UU PERAMPASAN ASET KEHILANGAN ROHNYA
Publik kini menunggu penjelasan lebih jauh mengenai bagaimana mekanisme hukum yang disahkan tersebut mampu menjangkau aset hasil korupsi yang disamarkan, dialihkan, atau ditempatkan atas nama pihak lain.
DPR RI dan pemerintah perlu memastikan bahwa penghapusan ketentuan *illicit enrichment* tidak melemahkan upaya pelacakan dan pemulihan aset hasil tindak pidana.
Sebab, tujuan utama pemberantasan korupsi bukan sekadar menghukum pelaku, melainkan memastikan uang dan kekayaan negara yang dirampas melalui tindak pidana dapat dikembalikan.
**Rakyat membutuhkan keberanian dalam pemberantasan korupsi, bukan sekadar produk undang-undang.**
Dewan redaksi: Taufik







