LINTASTODAY – LINGGA, KEPULAUAN RIAU – Persoalan tunggakan sewa tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Asrama Mahasiswa Lingga atau yang dikenal sebagai Asrama Singkep di Kota Bandung kembali menjadi sorotan publik.
Pada Juni 2026, asrama tersebut dikabarkan menghadapi persoalan serius setelah Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Surat Peringatan Ketiga (SP 3) akibat tunggakan sewa tanah yang berlangsung sejak 2022 hingga 2026.
Berdasarkan pemberitaan sejumlah media, akumulasi tunggakan sewa tanah mencapai sekitar Rp56 juta, termasuk denda. Persoalan tersebut bahkan sempat memunculkan kekhawatiran penghuni terkait ancaman penggusuran.
Sorotan publik akhirnya mendorong Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Bagian Umum Setda melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung untuk mengurus rincian tagihan serta menyiapkan penyelesaian kewajiban sewa tanah dan PBB.
Namun, persoalan ini bukan kali pertama terjadi.
Pada September 2025, Asrama Mahasiswa Lingga yang tercatat atas nama Yayasan Bina Stania Singkep juga pernah menjadi perhatian akibat tunggakan PBB selama lima tahun dengan nilai sekitar Rp44,2 juta.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai tata kelola aset daerah, perencanaan anggaran, serta pengawasan terhadap fasilitas yang seharusnya menjadi penunjang pendidikan mahasiswa asal Kabupaten Lingga.
Jangan Hanya Menyelesaikan Tunggakan, Evaluasi Akar Persoalan
Jika persoalan tunggakan terus berulang, penyelesaiannya tidak cukup hanya dengan membayar tagihan setelah menjadi sorotan media.
Pemkab Lingga perlu menjelaskan bagaimana status hukum dan administrasi aset asrama tersebut, siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, serta mengapa kewajiban sewa tanah dan PBB tidak diantisipasi dalam perencanaan anggaran daerah.
Apalagi, sejumlah pemberitaan sebelumnya turut menyinggung persoalan administrasi aset, status bangunan peninggalan masa pertambangan timah Singkep, hingga tidak tersedianya alokasi anggaran yang memadai.
Sejumlah Pertanyaan Patut Dijawab Pemkab Lingga
Persoalan ini layak mendapat penjelasan terbuka dari pemerintah daerah.
1. Bagaimana status kepemilikan bangunan dan tanah Asrama Singkep di Bandung?
2. Siapa yang secara resmi bertanggung jawab mengelola dan mengawasi aset tersebut?
3. Mengapa tunggakan sewa tanah dan PBB bisa berlangsung bertahun-tahun?
4. Apakah kewajiban tersebut sudah dimasukkan dalam perencanaan APBD 2026?
5. Apakah seluruh tunggakan yang diberitakan telah benar-benar dilunasi, dan adakah bukti pembayaran resmi?
6. Bagaimana langkah Pemkab Lingga agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun berikutnya?
Jangan Sampai Mahasiswa Menjadi Korban Kelalaian Administrasi
Asrama mahasiswa bukan sekadar bangunan, melainkan fasilitas penunjang pendidikan bagi putra-putri daerah yang sedang menuntut ilmu di perantauan.
Karena itu, keberadaan dan keberlanjutan asrama harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Pemkab Lingga diharapkan tidak hanya bergerak ketika persoalan sudah viral, tetapi juga membangun sistem pengawasan aset dan penganggaran yang tertib, transparan, serta berkelanjutan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada Pemkab Lingga maupun pihak-pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dewan redaksi: Taufik







